'Dicky Chandra' mundur dari Wakil Bupati Garut

Alasan Dicky Chandra mundur dari jabatannya sebagai wakil bupati garut
Adalah karena komunikasi.
Diantaranya kurang baiknya komunikasi dengan ketua bupati garut.
sulitnya berkomunikasi dikatakannya dalam sebuah media pada 5 september adalah terakhir komunikasinya dengan Ketua Bupati.
Alasan lainnya karena adanya kesadaran gagalnya menjalankan tugas, program yg tidak tercapai disadari karena ditandai dengan tercatat terjadinya dua kali demo dan demo terakhir anarkis.
Dicky chandra sudah melapor berbicara melalui wakil rakyat DPR-D tentang alasannya untuk mundur.

Diketahui bahwa gaji pokok wakil bupati garut Rp 5 juta tunjangan Rp 13 juta jadi total keseluruhan kurang lebih Rp 18 juta. Telah ditegaskan bukan materi yang dikejar oleh Dicky Chandra karena sebagai artis dia bisa mendapatkan hal yang lebih dari itu dan dalam menjalankan tugasnya dia juga menggunakan harta pribadinya.

Secara umum ada 2 alasan seseorang mundur dari jabatannya :
- Kesadaran diri sendiri karena tidak bisa menjalankan program
- Face saving

Perspektif di indonesia bila mundur di tengah pemerintahan :
- lari dari tanggungjawab
- mengaku salah
Contoh positif : ada pesawat yang membom Istana pada zaman soekarno dan pada saat itu Surya Darma adalah orang yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut beliau mundur dengan alasan tidak menjalankan tugas dengan baik.
- bukan budaya bangsa kita karena dianggap tidak menghargai pemimpin yang sudah memberikan jabatan tersebut

Budaya mundur :
- Dinilai rakyat tidak baik kinerjanya
- Bentuk pertanggungjawaban terhadap publik (kesadaran diri sendiri karena target kinerja yang dianggap tidak berhasil)

Alasan lain tidak mundur dari jabatan setelah melakukan kesalahan :
- Tidak punya rasa malu
Terbukti bersalah tapi tetap bertahan dengan jabatan dan tidak memperbaiki justru mencari alibi untuk terus menutup kesalahannya
-Permisif. Pergeseran budaya, Semakin Terkikisnya budaya asli Indonesia
-Kurangnya Budi pekerti
-Kurang baiknya dalam memfilter Budaya liberal

Segi pandang modern :
Jabatan berdasar pada fungsinya dan memainkan perannya dengan sebaik mungkin
Segi pandang tradisional :
Feodal = status

Idealnya pejabat publik itu melayani publik bukan dilayani. Gaya pemimpin dalam merespon masalah juga diperlukan.

Mengukur rasa malu saat ini sulit dalam menentukan variabelnya, Misalnya jika dikaitkan dengan akuntabilitas/transparansi
etika publik&integritas
(Karena ini jabatan publik, semua tujuan idealnya prioritas untuk kepentingan publik maka segala sesuatu harus transparan)

Saran :
Terus mensosialisasi kesadaran Jabatan publik dan harus transparan terhadap publik

Contoh kasus yang serupa dalam kasus ini adalah kasus bung hatta yang mundur dari jabatan wakil presiden.
Tidak bisa bekerjasama dengan maksimal soekarno.
wakil presiden hanya bisa menyampaikan ide, gagasan dan rencana dan presidenlah yang memberikan keputusan.
Dengan alasan tidak sejalan dan beliau menghormati soekarno maka beliau mundur dari jabatannya sebagai wakil presiden.

Contoh kasus politik yang diduga kuat tidak murni adanya manuver politik pada zaman sebelum tumbangnya rezim orde baru ada 14 menteri yang mundur. Kasus Pak SBY yang mundur dari jabatan terdahulunya di zaman megawati sebagai presiden sebelum kampanye 2009 diduga kuat sebagai pencitraan. Karena kampanye mustahil dilakukan secara mendadak dipastikan hal itu sudah direncanakan sejak lama.